Try Out CPNS 2026 Sesuai dengan Penilaian Yang ada Pada Tes CPNS

🎯 Try Out TWK CPNS 2024 (30 Soal HOTS)

ℹ️ Informasi Penting

Jumlah Soal: 30 Butir Soal

Sistem Penilaian: Benar = 5; Salah/Kosong = 0

Nilai Ambang Batas (PG): 65 (Minimal)

Jawablah semua soal dan klik **"Hitung Skor"** di bawah untuk mengetahui hasil Anda!

Bagian A: Pilar Negara & Nasionalisme

Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung nilai dasar yang bersifat permanen dan tidak dapat diubah. Nilai dasar ini bersumber dari kebudayaan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang disebut dimensi...

A. Normatif B. Realitas C. Idealitas D. Pragmatis E. Instrumental

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Prinsip ini paling selaras dengan pengamalan Sila ke...

A. Pertama B. Kedua C. Ketiga D. Keempat E. Kelima

Salah satu bentuk pengamalan nilai Nasionalisme yang paling tepat dilakukan oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tugas sehari-hari adalah...

A. Mengutamakan hasil voting dalam setiap rapat pengambilan keputusan. B. Mengedepankan kepentingan unit kerja di atas kepentingan instansi lain. C. Selalu mengutamakan musyawarah dan mufakat sesuai Sila Keempat. D. Menggunakan waktu kerja secara efektif dan efisien untuk mencapai target yang berorientasi pada pelayanan publik terbaik. E. Membanggakan daerah asal dalam setiap interaksi di kantor.

Amandemen UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kewenangan utama DPD yang membedakannya dari DPR adalah...

A. Mengawasi pelaksanaan UU dan APBN. B. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal grasi dan rehabilitasi. C. Mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah. D. Memilih dan menetapkan Presiden dan Wakil Presiden. E. Menguji UU terhadap UUD.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat relevan dengan prinsip Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara secara hakikatnya adalah kesatuan dalam aspek...

A. Politik, ekonomi, dan pertahanan. B. Ideologi, politik, dan demografi. C. Sosial, budaya, dan geografis. D. Tata susunan, psikologis, dan wilayah. E. Wilayah, sosial, dan psikologis.

Perubahan teks Piagam Jakarta pada Sila Pertama menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" merupakan keputusan historis yang menunjukkan prinsip...

A. Demokrasi dan Keadilan B. Kerakyatan dan Kekeluargaan C. Persatuan dan Toleransi Kebangsaan D. Otoritas dan Kedaulatan E. Kesamaan dan Keseragaman Budaya

Bagian B: Integritas & Anti-Radikalisme

Seorang ASN di bagian pengadaan diminta oleh atasannya untuk memenangkan tender kontraktor tertentu dengan imbalan persentase keuntungan. Jika ASN tersebut menolak perintah tersebut dan melaporkan tindakan atasannya kepada pihak berwenang, ia telah menjunjung tinggi nilai Integritas yang bersumber dari Sila ke...

A. Kesatu dan Kedua B. Kedua dan Kelima C. Ketiga dan Keempat D. Keempat dan Kelima E. Kesatu, Kedua, dan Kelima

Ancaman terhadap Integritas yang melibatkan perbuatan kerja sama secara melawan hukum antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan negara disebut...

A. Nepotisme B. Gratifikasi C. Kolusi D. Suap E. Pemerasan

Dalam mencegah paham radikalisme di lingkungan kerja, tindakan yang paling sesuai dengan kode etik ASN adalah...

A. Menyelenggarakan kegiatan keagamaan yang seragam untuk semua pegawai. B. Memantau media sosial semua rekan kerja secara ketat tanpa sepengetahuan mereka. C. Mendorong dialog terbuka, menghormati keragaman pandangan agama, dan secara tegas menolak ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. D. Membatasi interaksi antar pegawai yang berbeda suku dan agama. E. Mencari informasi radikalisme dan menyebarkannya di grup kantor sebagai bentuk peringatan.

Konsep "Konflik Kepentingan" (Conflict of Interest) adalah situasi di mana seorang ASN memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi objektivitas dan integritasnya dalam menjalankan tugas resmi. Contoh paling nyata dari Konflik Kepentingan adalah...

A. Seorang ASN terlambat masuk kantor karena macet. B. Seorang ASN ditugaskan memeriksa perusahaan milik kerabat dekatnya. C. Seorang ASN memberikan pelatihan kepada pegawai junior. D. Seorang ASN tidak menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. E. Seorang ASN sering mengkritik kebijakan pemerintah melalui forum diskusi.

ASN wajib menjaga Netralitas Politik. Tindakan yang secara tegas melanggar Netralitas Politik ASN adalah...

A. Menggunakan hak pilih dalam Pemilu. B. Berfoto dengan simbol jari tertentu dan mengunggahnya saat masa kampanye Pilkada. C. Mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh partai politik tanpa mengenakan atribut. D. Mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat. E. Menjadi anggota organisasi profesi yang tidak berafiliasi dengan politik.

Prinsip akuntabilitas dalam Integritas berarti setiap kegiatan dan hasil akhir dari tugas ASN harus dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ini harus mengacu pada...

A. Kepuasan atasan langsung. B. Kepentingan pribadi ASN. C. Norma dan nilai yang berlaku serta tujuan dan hasil yang telah ditetapkan. D. Jumlah anggaran yang telah dihabiskan. E. Kecepatan penyelesaian tugas tanpa mempertimbangkan kualitas.

Bagian C: Bela Negara & Ketahanan Nasional

Dalam menghadapi ancaman non-militer berupa krisis ekonomi global, bentuk Bela Negara yang paling relevan dilakukan oleh masyarakat dan ASN adalah...

A. Peningkatan latihan militer bagi seluruh warga negara. B. Meningkatkan pengawasan perbatasan laut dan darat. C. Memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri dan mendorong UMKM untuk ketahanan ekonomi lokal. D. Menghentikan semua hubungan dagang dengan negara asing. E. Mengalokasikan seluruh APBN untuk sektor pertahanan.

Kemampuan awal Bela Negara yang paling mendasar dan wajib dimiliki oleh seorang ASN dalam menjalankan tugas profesionalnya adalah...

A. Menguasai ilmu navigasi darat. B. Memiliki kesadaran dan kecakapan dalam menjaga kesehatan jasmani dan rohani. C. Mahir menggunakan senjata api dan beladiri. D. Memiliki tabungan wajib minimal 100 juta rupiah. E. Menguasai 4 bahasa asing untuk diplomasi.

Ancaman terhadap kedaulatan negara yang berdimensi sosial budaya, seperti munculnya gerakan separatisme berbasis etnis atau agama, paling baik diatasi dengan penguatan...

A. Ketahanan Militer B. Ketahanan Ideologi C. Ketahanan Sosial Budaya D. Ketahanan Ekonomi E. Pertahanan Keamanan

Konsep pertahanan negara bersifat semesta. Ini berarti melibatkan seluruh sumber daya nasional. Komponen utama dalam sistem pertahanan negara adalah...

A. Rakyat Terlatih B. Tentara Nasional Indonesia (TNI) C. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) D. Komponen Cadangan E. Komponen Utama

Dalam melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia dituntut untuk aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia. Keterlibatan Indonesia dalam mengirimkan Pasukan Garuda ke wilayah konflik merupakan wujud nyata dari prinsip...

A. Bebas B. Aktif C. Netral D. Berdikari E. Kooperatif

Kesadaran berbangsa dan bernegara yang diwujudkan melalui partisipasi dalam pemilu, membayar pajak tepat waktu, dan mematuhi aturan lalu lintas adalah contoh dari perwujudan...

A. Hak Asasi Manusia B. Kewajiban Bela Negara C. Nasionalisme Sempit D. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab E. Kewajiban Politik

Bagian D: Bahasa Negara & Wawasan Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi kenegaraan, salah satunya adalah...

A. Kontrak dagang antar perusahaan swasta domestik. B. Laporan keuangan tahunan perusahaan multinasional. C. Naskah pidato resmi Presiden atau pejabat negara lainnya. D. Jurnal ilmiah yang diterbitkan secara internasional. E. Buku panduan penggunaan gadget impor.

Penggunaan kata asing yang tidak perlu dalam surat dinas resmi oleh ASN merupakan pelanggaran terhadap prinsip...

A. Integritas dan Kolusi B. Efisiensi dan Akuntabilitas C. Bahasa Negara dan Bela Negara D. Nasionalisme dan Netralitas E. Pilar Negara dan HAM

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 mengatur hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, seperti hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa. Hak-hak ini dikenal sebagai...

A. Political Rights B. Derogable Rights C. Economic Rights D. Non-Derogable Rights E. Social Rights

Lembaga negara yang berwenang mengajukan tiga calon Hakim Konstitusi kepada Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung (MA) adalah...

A. Komisi Yudisial (KY) B. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) C. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) D. Mahkamah Konstitusi (MK) E. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Undang-Undang yang menjadi dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah...

A. Undang-Undang B. Peraturan Presiden C. Ketetapan MPR D. Peraturan Pemerintah E. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Prinsip kebebasan berpendapat dan berkumpul bagi warga negara (Pasal 28 UUD 1945) harus dilaksanakan dengan batasan utama, yaitu...

A. Tidak boleh mengkritik pemerintah. B. Tidak boleh menggunakan bahasa asing. C. Harus menghormati hak dan kebebasan orang lain serta keamanan dan ketertiban umum. D. Hanya boleh dilakukan di ruang publik yang telah ditetapkan. E. Hanya boleh dilakukan oleh organisasi yang terdaftar.

Pemerintahan yang menjalankan prinsip "good governance" ditandai dengan ciri-ciri berikut, kecuali...

A. Transparan dan partisipatif. B. Akuntabel dan responsif. C. Berorientasi pada konsensus dan supremasi hukum. D. Otoriter dan sentralistik. E. Efektif dan efisien.

Organisasi pergerakan nasional yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, Douwes Dekker, dan Cipto Mangunkusumo pada tahun 1912 dengan tujuan menuntut kemerdekaan Indonesia adalah...

A. Budi Utomo B. Sarekat Islam C. Indische Partij D. Perhimpunan Indonesia E. Partai Nasional Indonesia

Konsepsi Wawasan Nusantara diakui secara internasional melalui Deklarasi Djuanda tahun 1957. Inti dari Deklarasi Djuanda adalah...

A. Penetapan batas wilayah laut teritorial menjadi 12 mil dari garis dasar. B. Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil. C. Pengakuan Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS). D. Penetapan Landas Kontinen Indonesia. E. Penggabungan seluruh pulau di Nusantara di bawah satu kedaulatan.

Dalam konteks sistem pemerintahan, setelah amandemen UUD 1945, Presiden bertanggung jawab kepada...

A. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) B. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) C. Rakyat Indonesia D. Mahkamah Konstitusi (MK) E. Undang-Undang Dasar 1945

Ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa yang berasal dari luar negeri dan bertujuan merusak ideologi negara adalah...

A. Korupsi dan Nepotisme B. Separatisme C. Subversi dan Intervensi Asing D. Konflik SARA internal E. Krisis Ekonomi

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menekankan pengakuan terhadap persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa memandang perbedaan. Implementasi nilai ini dalam pelayanan publik oleh ASN adalah...

A. Memberi pelayanan cepat kepada pemohon yang dikenal. B. Mengutamakan pemohon yang memiliki dokumen paling lengkap. C. Memperlakukan semua pemohon secara setara, profesional, dan non-diskriminatif. D. Menarik biaya lebih kepada pemohon yang tampak kaya. E. Menolak melayani pemohon yang sering mengkritik instansi.

🔑 Kunci Jawaban Resmi (30 Soal TWK)

No.	Kunci	Materi	No.	Kunci	Materi	No.	Kunci	Materi
1	C	Pilar Negara	11	B	Integritas	21	D	HAM
2	E	Pilar Negara	12	C	Integritas	22	A	NKRI (Tata Negara)
3	D	Nasionalisme	13	C	Bela Negara	23	E	Pilar Negara (UUD 45)
4	C	Pilar Negara (UUD 45)	14	B	Bela Negara	24	C	HAM
5	E	Nasionalisme	15	C	Ketahanan Nasional	25	D	Wawasan Umum
6	C	Pilar Negara	16	E	Bela Negara	26	C	Nasionalisme
7	B	Integritas	17	B	Bela Negara	27	A	Bela Negara
8	C	Integritas	18	B	Bela Negara	28	C	Pilar Negara (UUD 45)
9	C	Integritas	19	C	Bahasa Negara	29	C	Ketahanan Nasional
10	B	Integritas	20	C	Bahasa Negara	30	C	Pilar Negara