Ular Tangga Perkalian revisi

🐍🪜 Ular Tangga Animasi

Posisi: 1

Ular Tangga Perkalian

🐍🪜 Ular Tangga Perkalian 6–9

📍 Posisi kamu: 1

Permainan soal perkalian 6-9 supaya cepat berfikir

🎮 Game Perkalian 6–9 🎮

⭐ Bintang: 0

⏱️ Waktu: detik

Try Out TWK CPNS 2026 lengkap dengan pembahasan

🎯 Try Out TWK CPNS 2024 (30 Soal HOTS)

ℹ️ Informasi Penting

Jumlah Soal: 30 Butir Soal

Sistem Penilaian: Benar = 5; Salah/Kosong = 0

Nilai Ambang Batas (PG): 65 (Minimal)

Instruksi: Jawaban dan pembahasan akan muncul **langsung** setelah Anda memilih salah satu opsi. Setelah selesai, klik **"Hitung Skor"** di bawah untuk mengetahui total nilai Anda!

Bagian A: Pilar Negara & Nasionalisme

• Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung nilai dasar yang bersifat permanen dan tidak dapat diubah. Nilai dasar ini bersumber dari kebudayaan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang disebut dimensi...
  A. Normatif B. Realitas C. Idealitas D. Pragmatis E. Instrumental
• Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Prinsip ini paling selaras dengan pengamalan Sila ke...
  A. Pertama B. Kedua C. Ketiga D. Keempat E. Kelima
• Salah satu bentuk pengamalan nilai Nasionalisme yang paling tepat dilakukan oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tugas sehari-hari adalah...
  A. Mengutamakan hasil voting dalam setiap rapat pengambilan keputusan. B. Mengedepankan kepentingan unit kerja di atas kepentingan instansi lain. C. Selalu mengutamakan musyawarah dan mufakat sesuai Sila Keempat. D. Menggunakan waktu kerja secara efektif dan efisien untuk mencapai target yang berorientasi pada pelayanan publik terbaik. E. Membanggakan daerah asal dalam setiap interaksi di kantor.
• Amandemen UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kewenangan utama DPD yang membedakannya dari DPR adalah...
  A. Mengawasi pelaksanaan UU dan APBN. B. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal grasi dan rehabilitasi. C. Mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah. D. Memilih dan menetapkan Presiden dan Wakil Presiden. E. Menguji UU terhadap UUD.
• Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat relevan dengan prinsip Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara secara hakikatnya adalah kesatuan dalam aspek...
  A. Politik, ekonomi, dan pertahanan. B. Ideologi, politik, dan demografi. C. Sosial, budaya, dan geografis. D. Tata susunan, psikologis, dan wilayah. E. Wilayah, sosial, dan psikologis.
• Perubahan teks Piagam Jakarta pada Sila Pertama menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" merupakan keputusan historis yang menunjukkan prinsip...
  A. Demokrasi dan Keadilan B. Kerakyatan dan Kekeluargaan C. Persatuan dan Toleransi Kebangsaan D. Otoritas dan Kedaulatan E. Kesamaan dan Keseragaman Budaya

Bagian B: Integritas & Anti-Radikalisme

• Seorang ASN di bagian pengadaan diminta oleh atasannya untuk memenangkan tender kontraktor tertentu dengan imbalan persentase keuntungan. Jika ASN tersebut menolak perintah tersebut dan melaporkan tindakan atasannya kepada pihak berwenang, ia telah menjunjung tinggi nilai Integritas yang bersumber dari Sila ke...
  A. Kesatu dan Kedua B. Kedua dan Kelima C. Ketiga dan Keempat D. Keempat dan Kelima E. Kesatu, Kedua, dan Kelima
• Ancaman terhadap Integritas yang melibatkan perbuatan kerja sama secara melawan hukum antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan negara disebut...
  A. Nepotisme B. Gratifikasi C. Kolusi D. Suap E. Pemerasan
• Dalam mencegah paham radikalisme di lingkungan kerja, tindakan yang paling sesuai dengan kode etik ASN adalah...
  A. Menyelenggarakan kegiatan keagamaan yang seragam untuk semua pegawai. B. Memantau media sosial semua rekan kerja secara ketat tanpa sepengetahuan mereka. C. Mendorong dialog terbuka, menghormati keragaman pandangan agama, dan secara tegas menolak ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. D. Membatasi interaksi antar pegawai yang berbeda suku dan agama. E. Mencari informasi radikalisme dan menyebarkannya di grup kantor sebagai bentuk peringatan.
• Konsep "Konflik Kepentingan" (Conflict of Interest) adalah situasi di mana seorang ASN memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi objektivitas dan integritasnya dalam menjalankan tugas resmi. Contoh paling nyata dari Konflik Kepentingan adalah...
  A. Seorang ASN terlambat masuk kantor karena macet. B. Seorang ASN ditugaskan memeriksa perusahaan milik kerabat dekatnya. C. Seorang ASN memberikan pelatihan kepada pegawai junior. D. Seorang ASN tidak menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. E. Seorang ASN sering mengkritik kebijakan pemerintah melalui forum diskusi.
• ASN wajib menjaga Netralitas Politik. Tindakan yang secara tegas melanggar Netralitas Politik ASN adalah...
  A. Menggunakan hak pilih dalam Pemilu. B. Berfoto dengan simbol jari tertentu dan mengunggahnya saat masa kampanye Pilkada. C. Mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh partai politik tanpa mengenakan atribut. D. Mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat. E. Menjadi anggota organisasi profesi yang tidak berafiliasi dengan politik.
• Prinsip akuntabilitas dalam Integritas berarti setiap kegiatan dan hasil akhir dari tugas ASN harus dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ini harus mengacu pada...
  A. Kepuasan atasan langsung. B. Kepentingan pribadi ASN. C. Norma dan nilai yang berlaku serta tujuan dan hasil yang telah ditetapkan. D. Jumlah anggaran yang telah dihabiskan. E. Kecepatan penyelesaian tugas tanpa mempertimbangkan kualitas.

Bagian C: Bela Negara & Ketahanan Nasional

• Dalam menghadapi ancaman non-militer berupa krisis ekonomi global, bentuk Bela Negara yang paling relevan dilakukan oleh masyarakat dan ASN adalah...
  A. Peningkatan latihan militer bagi seluruh warga negara. B. Meningkatkan pengawasan perbatasan laut dan darat. C. Memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri dan mendorong UMKM untuk ketahanan ekonomi lokal. D. Menghentikan semua hubungan dagang dengan negara asing. E. Mengalokasikan seluruh APBN untuk sektor pertahanan.
• Kemampuan awal Bela Negara yang paling mendasar dan wajib dimiliki oleh seorang ASN dalam menjalankan tugas profesionalnya adalah...
  A. Menguasai ilmu navigasi darat. B. Memiliki kesadaran dan kecakapan dalam menjaga kesehatan jasmani dan rohani. C. Mahir menggunakan senjata api dan beladiri. D. Memiliki tabungan wajib minimal 100 juta rupiah. E. Menguasai 4 bahasa asing untuk diplomasi.
• Ancaman terhadap kedaulatan negara yang berdimensi sosial budaya, seperti munculnya gerakan separatisme berbasis etnis atau agama, paling baik diatasi dengan penguatan...
  A. Ketahanan Militer B. Ketahanan Ideologi C. Ketahanan Sosial Budaya D. Ketahanan Ekonomi E. Pertahanan Keamanan
• Konsep pertahanan negara bersifat semesta. Ini berarti melibatkan seluruh sumber daya nasional. Komponen utama dalam sistem pertahanan negara adalah...
  A. Rakyat Terlatih B. Tentara Nasional Indonesia (TNI) C. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) D. Komponen Cadangan E. Komponen Utama
• Dalam melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia dituntut untuk aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia. Keterlibatan Indonesia dalam mengirimkan Pasukan Garuda ke wilayah konflik merupakan wujud nyata dari prinsip...
  A. Bebas B. Aktif C. Netral D. Berdikari E. Kooperatif
• Kesadaran berbangsa dan bernegara yang diwujudkan melalui partisipasi dalam pemilu, membayar pajak tepat waktu, dan mematuhi aturan lalu lintas adalah contoh dari perwujudan...
  A. Hak Asasi Manusia B. Kewajiban Bela Negara C. Nasionalisme Sempit D. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab E. Kewajiban Politik

Bagian D: Bahasa Negara & Wawasan Umum

• Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi kenegaraan, salah satunya adalah...
  A. Kontrak dagang antar perusahaan swasta domestik. B. Laporan keuangan tahunan perusahaan multinasional. C. Naskah pidato resmi Presiden atau pejabat negara lainnya. D. Jurnal ilmiah yang diterbitkan secara internasional. E. Buku panduan penggunaan gadget impor.
• Penggunaan kata asing yang tidak perlu dalam surat dinas resmi oleh ASN merupakan pelanggaran terhadap prinsip...
  A. Integritas dan Kolusi B. Efisiensi dan Akuntabilitas C. Bahasa Negara dan Bela Negara D. Nasionalisme dan Netralitas E. Pilar Negara dan HAM
• Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 mengatur hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, seperti hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa. Hak-hak ini dikenal sebagai...
  A. Political Rights B. Derogable Rights C. Economic Rights D. Non-Derogable Rights E. Social Rights
• Lembaga negara yang berwenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim agung dan hakim konstitusi adalah...
  A. Komisi Yudisial (KY) B. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) C. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) D. Mahkamah Konstitusi (MK) E. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
• Undang-Undang yang menjadi dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah...
  A. Undang-Undang B. Peraturan Presiden C. Ketetapan MPR D. Peraturan Pemerintah E. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Prinsip kebebasan berpendapat dan berkumpul bagi warga negara (Pasal 28 UUD 1945) harus dilaksanakan dengan batasan utama, yaitu...
  A. Tidak boleh mengkritik pemerintah. B. Tidak boleh menggunakan bahasa asing. C. Harus menghormati hak dan kebebasan orang lain serta keamanan dan ketertiban umum. D. Hanya boleh dilakukan di ruang publik yang telah ditetapkan. E. Hanya boleh dilakukan oleh organisasi yang terdaftar.
• Pemerintahan yang menjalankan prinsip "good governance" ditandai dengan ciri-ciri berikut, kecuali...
  A. Transparan dan partisipatif. B. Akuntabel dan responsif. C. Berorientasi pada konsensus dan supremasi hukum. D. Otoriter dan sentralistik. E. Efektif dan efisien.
• Organisasi pergerakan nasional yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, Douwes Dekker, dan Cipto Mangunkusumo pada tahun 1912 dengan tujuan menuntut kemerdekaan Indonesia adalah...
  A. Budi Utomo B. Sarekat Islam C. Indische Partij D. Perhimpunan Indonesia E. Partai Nasional Indonesia
• Konsepsi Wawasan Nusantara diakui secara internasional melalui Deklarasi Djuanda tahun 1957. Inti dari Deklarasi Djuanda adalah...
  A. Penetapan batas wilayah laut teritorial menjadi 12 mil dari garis dasar. B. Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil. C. Pengakuan Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS). D. Penetapan Landas Kontinen Indonesia. E. Penggabungan seluruh pulau di Nusantara di bawah satu kedaulatan.
• Dalam konteks sistem pemerintahan, setelah amandemen UUD 1945, Presiden bertanggung jawab kepada...
  A. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) B. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) C. Rakyat Indonesia D. Mahkamah Konstitusi (MK) E. Undang-Undang Dasar 1945
• Ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa yang berasal dari luar negeri dan bertujuan merusak ideologi negara adalah...
  A. Korupsi dan Nepotisme B. Separatisme C. Subversi dan Intervensi Asing D. Konflik SARA internal E. Krisis Ekonomi
• Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menekankan pengakuan terhadap persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa memandang perbedaan. Implementasi nilai ini dalam pelayanan publik oleh ASN adalah...
  A. Memberi pelayanan cepat kepada pemohon yang dikenal. B. Mengutamakan pemohon yang memiliki dokumen paling lengkap. C. Memperlakukan semua pemohon secara setara, profesional, dan non-diskriminatif. D. Menarik biaya lebih kepada pemohon yang tampak kaya. E. Menolak melayani pemohon yang sering mengkritik instansi.

Try Out CPNS 2026 Sesuai dengan Penilaian Yang ada Pada Tes CPNS

🎯 Try Out TWK CPNS 2024 (30 Soal HOTS)

ℹ️ Informasi Penting

Jumlah Soal: 30 Butir Soal

Sistem Penilaian: Benar = 5; Salah/Kosong = 0

Nilai Ambang Batas (PG): 65 (Minimal)

Jawablah semua soal dan klik **"Hitung Skor"** di bawah untuk mengetahui hasil Anda!

Bagian A: Pilar Negara & Nasionalisme

Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung nilai dasar yang bersifat permanen dan tidak dapat diubah. Nilai dasar ini bersumber dari kebudayaan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang disebut dimensi...

A. Normatif B. Realitas C. Idealitas D. Pragmatis E. Instrumental

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Prinsip ini paling selaras dengan pengamalan Sila ke...

A. Pertama B. Kedua C. Ketiga D. Keempat E. Kelima

Salah satu bentuk pengamalan nilai Nasionalisme yang paling tepat dilakukan oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tugas sehari-hari adalah...

A. Mengutamakan hasil voting dalam setiap rapat pengambilan keputusan. B. Mengedepankan kepentingan unit kerja di atas kepentingan instansi lain. C. Selalu mengutamakan musyawarah dan mufakat sesuai Sila Keempat. D. Menggunakan waktu kerja secara efektif dan efisien untuk mencapai target yang berorientasi pada pelayanan publik terbaik. E. Membanggakan daerah asal dalam setiap interaksi di kantor.

Amandemen UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kewenangan utama DPD yang membedakannya dari DPR adalah...

A. Mengawasi pelaksanaan UU dan APBN. B. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal grasi dan rehabilitasi. C. Mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah. D. Memilih dan menetapkan Presiden dan Wakil Presiden. E. Menguji UU terhadap UUD.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat relevan dengan prinsip Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara secara hakikatnya adalah kesatuan dalam aspek...

A. Politik, ekonomi, dan pertahanan. B. Ideologi, politik, dan demografi. C. Sosial, budaya, dan geografis. D. Tata susunan, psikologis, dan wilayah. E. Wilayah, sosial, dan psikologis.

Perubahan teks Piagam Jakarta pada Sila Pertama menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" merupakan keputusan historis yang menunjukkan prinsip...

A. Demokrasi dan Keadilan B. Kerakyatan dan Kekeluargaan C. Persatuan dan Toleransi Kebangsaan D. Otoritas dan Kedaulatan E. Kesamaan dan Keseragaman Budaya

Bagian B: Integritas & Anti-Radikalisme

Seorang ASN di bagian pengadaan diminta oleh atasannya untuk memenangkan tender kontraktor tertentu dengan imbalan persentase keuntungan. Jika ASN tersebut menolak perintah tersebut dan melaporkan tindakan atasannya kepada pihak berwenang, ia telah menjunjung tinggi nilai Integritas yang bersumber dari Sila ke...

A. Kesatu dan Kedua B. Kedua dan Kelima C. Ketiga dan Keempat D. Keempat dan Kelima E. Kesatu, Kedua, dan Kelima

Ancaman terhadap Integritas yang melibatkan perbuatan kerja sama secara melawan hukum antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan negara disebut...

A. Nepotisme B. Gratifikasi C. Kolusi D. Suap E. Pemerasan

Dalam mencegah paham radikalisme di lingkungan kerja, tindakan yang paling sesuai dengan kode etik ASN adalah...

A. Menyelenggarakan kegiatan keagamaan yang seragam untuk semua pegawai. B. Memantau media sosial semua rekan kerja secara ketat tanpa sepengetahuan mereka. C. Mendorong dialog terbuka, menghormati keragaman pandangan agama, dan secara tegas menolak ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. D. Membatasi interaksi antar pegawai yang berbeda suku dan agama. E. Mencari informasi radikalisme dan menyebarkannya di grup kantor sebagai bentuk peringatan.

Konsep "Konflik Kepentingan" (Conflict of Interest) adalah situasi di mana seorang ASN memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi objektivitas dan integritasnya dalam menjalankan tugas resmi. Contoh paling nyata dari Konflik Kepentingan adalah...

A. Seorang ASN terlambat masuk kantor karena macet. B. Seorang ASN ditugaskan memeriksa perusahaan milik kerabat dekatnya. C. Seorang ASN memberikan pelatihan kepada pegawai junior. D. Seorang ASN tidak menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. E. Seorang ASN sering mengkritik kebijakan pemerintah melalui forum diskusi.

ASN wajib menjaga Netralitas Politik. Tindakan yang secara tegas melanggar Netralitas Politik ASN adalah...

A. Menggunakan hak pilih dalam Pemilu. B. Berfoto dengan simbol jari tertentu dan mengunggahnya saat masa kampanye Pilkada. C. Mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh partai politik tanpa mengenakan atribut. D. Mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat. E. Menjadi anggota organisasi profesi yang tidak berafiliasi dengan politik.

Prinsip akuntabilitas dalam Integritas berarti setiap kegiatan dan hasil akhir dari tugas ASN harus dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ini harus mengacu pada...

A. Kepuasan atasan langsung. B. Kepentingan pribadi ASN. C. Norma dan nilai yang berlaku serta tujuan dan hasil yang telah ditetapkan. D. Jumlah anggaran yang telah dihabiskan. E. Kecepatan penyelesaian tugas tanpa mempertimbangkan kualitas.

Bagian C: Bela Negara & Ketahanan Nasional

Dalam menghadapi ancaman non-militer berupa krisis ekonomi global, bentuk Bela Negara yang paling relevan dilakukan oleh masyarakat dan ASN adalah...

A. Peningkatan latihan militer bagi seluruh warga negara. B. Meningkatkan pengawasan perbatasan laut dan darat. C. Memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri dan mendorong UMKM untuk ketahanan ekonomi lokal. D. Menghentikan semua hubungan dagang dengan negara asing. E. Mengalokasikan seluruh APBN untuk sektor pertahanan.

Kemampuan awal Bela Negara yang paling mendasar dan wajib dimiliki oleh seorang ASN dalam menjalankan tugas profesionalnya adalah...

A. Menguasai ilmu navigasi darat. B. Memiliki kesadaran dan kecakapan dalam menjaga kesehatan jasmani dan rohani. C. Mahir menggunakan senjata api dan beladiri. D. Memiliki tabungan wajib minimal 100 juta rupiah. E. Menguasai 4 bahasa asing untuk diplomasi.

Ancaman terhadap kedaulatan negara yang berdimensi sosial budaya, seperti munculnya gerakan separatisme berbasis etnis atau agama, paling baik diatasi dengan penguatan...

A. Ketahanan Militer B. Ketahanan Ideologi C. Ketahanan Sosial Budaya D. Ketahanan Ekonomi E. Pertahanan Keamanan

Konsep pertahanan negara bersifat semesta. Ini berarti melibatkan seluruh sumber daya nasional. Komponen utama dalam sistem pertahanan negara adalah...

A. Rakyat Terlatih B. Tentara Nasional Indonesia (TNI) C. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) D. Komponen Cadangan E. Komponen Utama

Dalam melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia dituntut untuk aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia. Keterlibatan Indonesia dalam mengirimkan Pasukan Garuda ke wilayah konflik merupakan wujud nyata dari prinsip...

A. Bebas B. Aktif C. Netral D. Berdikari E. Kooperatif

Kesadaran berbangsa dan bernegara yang diwujudkan melalui partisipasi dalam pemilu, membayar pajak tepat waktu, dan mematuhi aturan lalu lintas adalah contoh dari perwujudan...

A. Hak Asasi Manusia B. Kewajiban Bela Negara C. Nasionalisme Sempit D. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab E. Kewajiban Politik

Bagian D: Bahasa Negara & Wawasan Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi kenegaraan, salah satunya adalah...

A. Kontrak dagang antar perusahaan swasta domestik. B. Laporan keuangan tahunan perusahaan multinasional. C. Naskah pidato resmi Presiden atau pejabat negara lainnya. D. Jurnal ilmiah yang diterbitkan secara internasional. E. Buku panduan penggunaan gadget impor.

Penggunaan kata asing yang tidak perlu dalam surat dinas resmi oleh ASN merupakan pelanggaran terhadap prinsip...

A. Integritas dan Kolusi B. Efisiensi dan Akuntabilitas C. Bahasa Negara dan Bela Negara D. Nasionalisme dan Netralitas E. Pilar Negara dan HAM

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 mengatur hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, seperti hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa. Hak-hak ini dikenal sebagai...

A. Political Rights B. Derogable Rights C. Economic Rights D. Non-Derogable Rights E. Social Rights

Lembaga negara yang berwenang mengajukan tiga calon Hakim Konstitusi kepada Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung (MA) adalah...

A. Komisi Yudisial (KY) B. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) C. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) D. Mahkamah Konstitusi (MK) E. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Undang-Undang yang menjadi dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah...

A. Undang-Undang B. Peraturan Presiden C. Ketetapan MPR D. Peraturan Pemerintah E. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Prinsip kebebasan berpendapat dan berkumpul bagi warga negara (Pasal 28 UUD 1945) harus dilaksanakan dengan batasan utama, yaitu...

A. Tidak boleh mengkritik pemerintah. B. Tidak boleh menggunakan bahasa asing. C. Harus menghormati hak dan kebebasan orang lain serta keamanan dan ketertiban umum. D. Hanya boleh dilakukan di ruang publik yang telah ditetapkan. E. Hanya boleh dilakukan oleh organisasi yang terdaftar.

Pemerintahan yang menjalankan prinsip "good governance" ditandai dengan ciri-ciri berikut, kecuali...

A. Transparan dan partisipatif. B. Akuntabel dan responsif. C. Berorientasi pada konsensus dan supremasi hukum. D. Otoriter dan sentralistik. E. Efektif dan efisien.

Organisasi pergerakan nasional yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, Douwes Dekker, dan Cipto Mangunkusumo pada tahun 1912 dengan tujuan menuntut kemerdekaan Indonesia adalah...

A. Budi Utomo B. Sarekat Islam C. Indische Partij D. Perhimpunan Indonesia E. Partai Nasional Indonesia

Konsepsi Wawasan Nusantara diakui secara internasional melalui Deklarasi Djuanda tahun 1957. Inti dari Deklarasi Djuanda adalah...

A. Penetapan batas wilayah laut teritorial menjadi 12 mil dari garis dasar. B. Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil. C. Pengakuan Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS). D. Penetapan Landas Kontinen Indonesia. E. Penggabungan seluruh pulau di Nusantara di bawah satu kedaulatan.

Dalam konteks sistem pemerintahan, setelah amandemen UUD 1945, Presiden bertanggung jawab kepada...

A. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) B. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) C. Rakyat Indonesia D. Mahkamah Konstitusi (MK) E. Undang-Undang Dasar 1945

Ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa yang berasal dari luar negeri dan bertujuan merusak ideologi negara adalah...

A. Korupsi dan Nepotisme B. Separatisme C. Subversi dan Intervensi Asing D. Konflik SARA internal E. Krisis Ekonomi

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menekankan pengakuan terhadap persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa memandang perbedaan. Implementasi nilai ini dalam pelayanan publik oleh ASN adalah...

A. Memberi pelayanan cepat kepada pemohon yang dikenal. B. Mengutamakan pemohon yang memiliki dokumen paling lengkap. C. Memperlakukan semua pemohon secara setara, profesional, dan non-diskriminatif. D. Menarik biaya lebih kepada pemohon yang tampak kaya. E. Menolak melayani pemohon yang sering mengkritik instansi.

🔑 Kunci Jawaban Resmi (30 Soal TWK)

No.	Kunci	Materi	No.	Kunci	Materi	No.	Kunci	Materi
1	C	Pilar Negara	11	B	Integritas	21	D	HAM
2	E	Pilar Negara	12	C	Integritas	22	A	NKRI (Tata Negara)
3	D	Nasionalisme	13	C	Bela Negara	23	E	Pilar Negara (UUD 45)
4	C	Pilar Negara (UUD 45)	14	B	Bela Negara	24	C	HAM
5	E	Nasionalisme	15	C	Ketahanan Nasional	25	D	Wawasan Umum
6	C	Pilar Negara	16	E	Bela Negara	26	C	Nasionalisme
7	B	Integritas	17	B	Bela Negara	27	A	Bela Negara
8	C	Integritas	18	B	Bela Negara	28	C	Pilar Negara (UUD 45)
9	C	Integritas	19	C	Bahasa Negara	29	C	Ketahanan Nasional
10	B	Integritas	20	C	Bahasa Negara	30	C	Pilar Negara

Try Out TWK CPNS 2026

🚀 Try Out TWK CPNS (50 Soal HOTS)

🇮🇩 Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)

Instruksi: Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dari pilihan A, B, C, D, atau E. Setelah selesai, klik tombol **"Hitung Skor"** di bawah untuk melihat hasilnya.

Bagian A: Pilar Negara (Pancasila & UUD 1945)

1. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki kemampuan untuk berinteraksi secara dinamis dengan perkembangan zaman. Namun, ada batasan fundamental yang tidak boleh diubah atau dihilangkan, yang dikenal sebagai dimensi idealitas. Dimensi idealitas merujuk pada...

A. Kemampuan Pancasila untuk dijabarkan menjadi nilai instrumental yang fleksibel. B. Nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat sistematis, luhur, dan universal. C. Sumber nilai Pancasila yang diambil dari budaya dan adat istiadat bangsa. D. Kedudukan Pancasila sebagai satu-satunya sumber hukum di Indonesia. E. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan nilai-nilai Pancasila.

2. Pada Sidang BPUPKI, Mr. Mohammad Yamin mengusulkan dasar negara yang salah satunya adalah Mufakat atau Demokrasi. Prinsip ini kemudian diinternalisasi menjadi Sila Keempat Pancasila. Implementasi musyawarah untuk mufakat dalam konteks kehidupan berbangsa saat ini adalah...

A. Mengutamakan hasil voting di parlemen untuk mempercepat proses legislasi. B. Menyelesaikan sengketa pilkada melalui jalur Mahkamah Konstitusi. C. Mengedepankan dialog dan konsensus dalam pengambilan kebijakan publik yang melibatkan berbagai pihak. D. Mengabaikan hak minoritas demi kepentingan mayoritas yang lebih besar. E. Membatasi perbedaan pendapat agar tidak menimbulkan konflik horizontal.

3. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Penerapan prinsip ini yang paling sesuai dengan tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang pelayanan publik adalah...

A. Memberikan pelayanan yang cepat hanya kepada pemohon yang memiliki dokumen lengkap. B. Meminta biaya tambahan di luar ketentuan resmi kepada pemohon sebagai bentuk apresiasi. C. Memperlakukan semua pemohon secara setara dan profesional, tanpa memandang status sosial atau kekayaan. D. Mengutamakan pelayanan kepada pejabat tinggi negara dan kerabat dekat. E. Menangguhkan pelayanan kepada pemohon yang sering mengkritik kebijakan pemerintah.

4. Amandemen UUD NRI Tahun 1945 memperkuat prinsip checks and balances antar lembaga negara. Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD dan sekaligus memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara adalah...

A. Mahkamah Agung (MA) B. Mahkamah Konstitusi (MK) C. Komisi Yudisial (KY) D. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) E. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

5. Sila Kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, memiliki implikasi bahwa negara harus aktif mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan. Kewajiban negara yang paling mencerminkan implementasi Sila Kelima dalam pengelolaan sumber daya alam adalah...

A. Mengutamakan keuntungan maksimal bagi negara, meskipun harus mengorbankan kelestarian lingkungan. B. Memberikan hak pengelolaan penuh kepada pihak swasta nasional dan asing untuk memajukan investasi. C. Memastikan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil dan berkelanjutan. D. Membatasi penguasaan sumber daya alam hanya kepada masyarakat adat dan lokal. E. Mengalokasikan dana hasil sumber daya alam hanya untuk pembangunan infrastruktur di daerah ibu kota.

6. Setelah Amandemen UUD 1945, lembaga yang berwenang untuk memberi pertimbangan kepada Presiden dalam hal grasi dan rehabilitasi adalah...

A. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) B. Komisi Yudisial (KY) C. Mahkamah Agung (MA) D. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) E. Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)

7. Seorang ASN menemukan indikasi bahwa atasannya memanipulasi laporan keuangan kantor untuk mendapatkan dana refreshment pribadi. Jika ASN tersebut menolak perintah atasan untuk ikut serta dalam manipulasi, ia sedang menjunjung tinggi prinsip integritas yang merupakan bagian dari nilai...

A. Sila ke-1 (Ketuhanan Yang Maha Esa) B. Sila ke-2 (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) C. Sila ke-3 (Persatuan Indonesia) D. Sila ke-4 (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan) E. Sila ke-5 (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia)

8. Pasal 33 UUD 1945 dijadikan landasan bagi Sistem Ekonomi Nasional. Ciri utama dari sistem ekonomi yang berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 adalah...

A. Sistem ekonomi pasar bebas dan mekanisme harga. B. Sistem ekonomi komando yang seluruhnya dikendalikan negara. C. Sistem ekonomi yang berdasar atas asas kekeluargaan dan dominasi BUMN. D. Sistem ekonomi yang mengutamakan kepentingan individu dan kelompok. E. Sistem ekonomi yang membatasi hak milik pribadi atas aset produktif.

9. Dalam menjaga kedaulatan negara, Indonesia memiliki wilayah laut yang mencakup Laut Teritorial, Zona Tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Batas laut yang memiliki kedaulatan penuh (bukan hanya hak berdaulat) dan diukur sejauh 12 mil laut dari garis pangkal pantai adalah...

A. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) B. Zona Tambahan C. Laut Bebas D. Laut Teritorial E. Landas Kontinen

10. Hak warga negara untuk mendapat pendidikan dijamin dalam Pasal 31 UUD 1945. Negara berkewajiban untuk...

A. Mewajibkan setiap warga negara mengambil pendidikan militer sebagai bentuk Bela Negara. B. Menetapkan satu jenis kurikulum yang seragam untuk semua jenis sekolah tanpa memandang keragaman daerah. C. Mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD. D. Hanya menyediakan pendidikan gratis untuk jenjang Sekolah Dasar (SD). E. Membatasi akses pendidikan tinggi hanya untuk golongan ekonomi mampu.

Bagian B: Nasionalisme & Bela Negara

11. Indonesia menghadapi tantangan nyata berupa ancaman siber dan perang informasi yang bertujuan memecah belah persatuan. Bentuk Bela Negara yang paling relevan dan efektif yang dapat dilakukan oleh ASN dalam menghadapi ancaman non-militer ini adalah...

A. Menanggapi setiap berita hoaks dengan emosi dan membagikannya secara masif. B. Memblokir semua akses internet di kantor untuk mencegah masuknya informasi negatif. C. Menjadi agen literasi digital, aktif memverifikasi informasi, dan mempromosikan narasi persatuan dan kebangsaan di media sosial. D. Meminta militer untuk mengambil alih pengelolaan seluruh jaringan internet nasional. E. Bersikap pasif karena ancaman siber adalah tanggung jawab Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) saja.

12. Konsep Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya memiliki beberapa landasan. Salah satu asas Wawasan Nusantara adalah asas keadilan. Makna asas keadilan dalam implementasi Wawasan Nusantara adalah...

A. Kesesuaian antara hasil dengan jerih payah yang dicapai dalam pembangunan nasional. B. Pembagian hasil dan alokasi sumber daya alam di seluruh wilayah Indonesia harus didasarkan pada proporsi sumbangan wilayah tersebut. C. Kesetaraan pembagian hasil dan alokasi sumber daya alam di seluruh wilayah Indonesia, baik untuk kepentingan individu maupun kelompok. D. Kesetaraan pembagian hasil dan alokasi sumber daya alam di seluruh wilayah Indonesia, baik untuk kepentingan individu maupun kelompok. E. Kesetaraan pembagian hasil dan alokasi sumber daya alam di seluruh wilayah Indonesia, baik untuk kepentingan individu maupun kelompok.

13. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diabadikan dalam lambang negara Garuda Pancasila. Implementasi yang paling tepat dari semboyan ini dalam kegiatan harian ASN adalah...

A. Meminta rekan kerja untuk meninggalkan tradisi lokalnya agar dapat berasimilasi dengan budaya mayoritas di kantor. B. Menghargai semua perbedaan pendapat, suku, dan agama di kantor, serta mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok. C. Menetapkan Bahasa Indonesia sebagai satu-satunya bahasa komunikasi di luar jam dinas. D. Mempromosikan jabatan hanya kepada individu yang berasal dari suku yang sama untuk mempermudah koordinasi. E. Bersikap netral dan tidak peduli terhadap isu-isu SARA yang terjadi di lingkungan masyarakat.

14. Ancaman ideologi, seperti radikalisme dan terorisme, dianggap sebagai ancaman serius bagi keutuhan NKRI. Peran ASN dalam pencegahan radikalisme secara internal adalah...

A. Mengawasi secara diam-diam semua kegiatan ibadah rekan kerja yang dianggap mencurigakan. B. Menyelenggarakan forum diskusi internal yang terbuka, mempromosikan nilai-nilai toleransi, dan menolak ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. C. Menghukum berat semua pegawai yang terbukti menonton film dokumenter dari luar negeri. D. Membentuk satuan tugas bersenjata di lingkungan kantor untuk mencegah serangan teror. E. Membatasi perekrutan pegawai baru dari daerah-daerah yang rawan konflik ideologi.

15. Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Prinsip bebas dalam konteks ini berarti bahwa Indonesia...

A. Bebas melakukan intervensi militer ke negara lain yang dianggap melanggar HAM. B. Bebas menjadi anggota blok militer manapun tanpa perlu persetujuan DPR. C. Bebas menentukan sikap dan pandangan sendiri terhadap isu-isu internasional tanpa terikat oleh blok kekuatan manapun. D. Bebas untuk mengabaikan seruan PBB terkait resolusi perdamaian dunia. E. Bebas meminjam dana dari negara mana pun tanpa kewajiban untuk mengembalikannya.

16. Nilai-nilai dasar Bela Negara mencakup cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila dan UUD 1945, rela berkorban, serta kemampuan awal Bela Negara. Bentuk kemampuan awal Bela Negara yang paling sesuai dengan tugas fungsional seorang ASN di kantor adalah...

A. Kemampuan menembak dengan senjata laras panjang. B. Memiliki kesehatan fisik yang prima dan menguasai teknik evakuasi darurat. C. Menguasai ilmu bela diri karate dan taekwondo. D. Kemampuan menjadi hacker untuk menyerang situs web musuh. E. Penguasaan bahasa asing secara mendalam untuk diplomasi internasional.

17. Konsep Persatuan Indonesia yang terdapat dalam Sila Ketiga Pancasila secara historis diperkuat oleh salah satu peristiwa bersejarah, yaitu...

A. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. B. Pengesahan UUD 1945 oleh PPKI. C. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. D. Pembentukan Volksraad (Dewan Rakyat) pada masa kolonial. E. Peristiwa Rengasdengklok.

18. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai Bahasa Negara dan Bahasa Nasional. Kedudukan sebagai Bahasa Negara paling tampak dalam penggunaannya sebagai bahasa...

A. Pergaulan sehari-hari di lingkungan nonformal. B. Pengantar dalam pidato resmi kenegaraan. C. Komunikasi antar etnis di Indonesia. D. Pengantar dalam upacara adat daerah. E. Tagline promosi pariwisata luar negeri.

19. Prinsip demokrasi terpimpin yang pernah diterapkan di Indonesia pada tahun 1959–1966 dianggap menyimpang dari nilai-nilai Pancasila Sila Keempat karena...

A. Mengutamakan kepentingan kelompok militer di atas kepentingan sipil. B. Mengedepankan musyawarah untuk mufakat secara ekstrem. C. Terlalu banyak memberikan ruang bagi voting dalam pengambilan keputusan. D. Kekuasaan Presiden menjadi sangat dominan dan cenderung mengabaikan prinsip permusyawaratan/perwakilan. E. Menghapus sama sekali peran lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

20. Salah satu tujuan utama pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Contoh tindakan perlindungan negara yang paling relevan bagi warga negara yang bekerja di luar negeri adalah...

A. Membatasi secara ketat jumlah warga negara yang boleh bekerja di luar negeri. B. Memberikan bantuan hukum dan perlindungan diplomatik kepada warga negara yang terjerat masalah di luar negeri. C. Mewajibkan warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia memiliki visa khusus. D. Mengutus militer untuk menjemput paksa warga negara yang mengalami masalah di luar negeri. E. Menghapus semua kedutaan besar Indonesia di negara-negara yang rawan konflik.

Bagian C: Integritas & Anti-Radikalisme

21. Seorang ASN ditugaskan untuk mengawasi proyek pengadaan barang. Rekanan proyek tersebut menawarkan sejumlah uang agar ASN tersebut tidak melaporkan adanya ketidaksesuaian spesifikasi barang. Jika ASN menolak tawaran tersebut dan tetap melaporkan temuan, ia telah mengimplementasikan nilai Integritas dan prinsip anti-korupsi, yaitu...

A. Nepotisme B. Gratifikasi C. Kolusi D. Penyalahgunaan Wewenang E. Suap

22. Prinsip Profesionalisme seorang ASN menuntut adanya dedikasi dan tanggung jawab penuh terhadap pekerjaan. Apabila seorang ASN sering menggunakan fasilitas kantor (internet dan telepon) untuk kepentingan bisnis pribadi di jam kerja, ia melanggar etika...

A. Pelayanan Publik B. Jejaring Kerja C. Anti-Radikalisme D. Integritas dan Efisiensi E. Netralitas Politik

23. Radikalisme dapat muncul dari berbagai faktor, termasuk ketidakpuasan terhadap pemerintah. Sikap ASN yang paling tepat untuk menangkal radikalisme berbasis ketidakpuasan adalah...

A. Mengabaikan semua kritik dari masyarakat dan bersembunyi di balik aturan birokrasi. B. Bersikap terbuka terhadap kritik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menjalankan tugas dengan akuntabel dan transparan. C. Melakukan counter-attack di media sosial terhadap semua pihak yang mengkritik pemerintah. D. Meminta aparat keamanan untuk menangkap semua pihak yang melakukan kritik keras. E. Memblokir semua situs web dan media sosial yang menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan.

24. Gratifikasi menurut Undang-Undang Anti-Korupsi adalah pemberian dalam arti luas. Jenis gratifikasi yang diperbolehkan dan tidak dianggap sebagai tindak pidana korupsi adalah...

A. Hadiah ulang tahun dari rekanan proyek dengan nilai Rp10.000.000. B. Pemberian uang tunai sebagai uang terima kasih setelah ASN menyelesaikan perizinan. C. Diskon khusus dari vendor yang pernah dimenangkan dalam tender. D. Hadiah kecil berupa makanan dan minuman yang habis pakai dengan nilai wajar, yang diterima karena adat istiadat dan tidak memengaruhi keputusan. E. Tiket perjalanan mewah ke luar negeri yang dibiayai oleh pihak ketiga tanpa pemberitahuan.

25. Seorang ASN mengetahui adanya senior yang memiliki pandangan intoleran dan sering menyebarkan ujaran kebencian di grup chat kantor. Tindakan awal yang paling bijaksana dan mencerminkan Jejaring Kerja (persatuan) sekaligus Integritas adalah...

A. Langsung melaporkan senior tersebut ke Komite Anti-Radikalisme BKN. B. Meninggalkan grup chat tersebut tanpa memberikan komentar apa pun. C. Secara pribadi dan persuasif mengingatkan senior tersebut bahwa ujaran kebencian melanggar kode etik ASN dan prinsip persatuan. D. Mengajak rekan kerja lain untuk membalas ujaran kebencian tersebut dengan ujaran yang sama kerasnya. E. Merekam semua chat dan menyebarkannya di media sosial agar publik menghakimi senior tersebut.

26. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia mengandung makna...

A. Semua undang-undang harus dibuat langsung oleh lembaga eksekutif dan yudikatif. B. Semua peraturan perundang-undangan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. C. Kedudukan Pancasila setara dengan Undang-Undang Dasar. D. Hukum di Indonesia hanya berasal dari hukum adat dan kebiasaan. E. Pancasila dapat diubah oleh MPR melalui referendum.

27. Salah satu fungsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai UUD 1945 adalah...

A. Menguji undang-undang terhadap UUD. B. Memberikan pertimbangan kepada Presiden terkait grasi. C. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. D. Mengangkat dan memberhentikan hakim agung. E. Mengajukan usul Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR.

28. Nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa tidak hanya mencakup kebebasan beribadah, tetapi juga...

A. Melarang penyebaran agama di tempat umum. B. Memaksa semua warga negara untuk memeluk satu agama resmi negara. C. Menumbuhkan sikap toleransi dan menghormati antar umat beragama. D. Mewajibkan penggunaan simbol-simbol agama tertentu di ruang publik. E. Menghapus semua bentuk kepercayaan lokal yang tidak diakui secara resmi.

29. Dalam konteks Bela Negara, menjaga kedaulatan informasi publik dan mencegah penyebaran hoaks adalah bagian dari...

A. Kewajiban sipil B. Pertahanan militer C. Ketahanan nasional non-militer D. Kewenangan politik luar negeri E. Aspek ekonomi Pancasila

30. Salah satu keputusan penting Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah...

A. Mengesahkan Piagam Jakarta sebagai UUD. B. Mengumumkan Sumpah Pemuda. C. Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. D. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). E. Membentuk kabinet pertama Indonesia.

Bagian D: Latihan Soal Tambahan (31-50)

31. Prinsip Netralitas ASN secara politis paling tepat diwujudkan melalui tindakan...

A. Menggunakan hak pilihnya dalam pemilu tanpa mempromosikan atau mengampanyekan calon tertentu di media sosial. B. Mengundurkan diri dari jabatan ASN agar bebas berpolitik praktis. C. Menjadi tim sukses salah satu calon dengan izin tertulis dari atasan. D. Melarang semua ASN untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. E. Hanya mendukung calon yang direkomendasikan oleh instansi tempatnya bekerja.

32. Tujuan dari dibentuknya Komisi Yudisial (KY) sesuai UUD 1945 adalah...

A. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. B. Menguji undang-undang terhadap UUD. C. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. D. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal grasi. E. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara.

33. Jika seorang ASN menemukan rekan kerjanya melakukan pelanggaran kode etik, tindakan terbaik yang selaras dengan prinsip Jejaring Kerja (Sila ke-3) adalah...

A. Menyebarkan informasi pelanggaran tersebut ke grup chat di luar kantor. B. Menasihati rekan kerja tersebut secara pribadi dengan tujuan perbaikan. C. Mengabaikan pelanggaran tersebut demi menjaga hubungan baik. D. Merekam bukti dan mengancam akan melaporkannya jika tidak menuruti kehendak. E. Langsung melaporkannya ke pihak berwajib tanpa komunikasi internal.

34. Makna dari Bhinneka Tunggal Ika adalah...

A. Meskipun berbeda-beda, tetapi memiliki banyak tujuan yang berbeda. B. Keberagaman adalah ancaman bagi persatuan dan harus diseragamkan. C. Perbedaan suku dan agama harus diabaikan demi kesamaan budaya. D. Meskipun berbeda-beda, pada hakikatnya adalah satu kesatuan bangsa Indonesia. E. Persatuan hanya dapat dicapai melalui dominasi satu kelompok mayoritas.

35. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” Hak ini dikenal sebagai...

A. Hak Publik B. Hak Ekonomi C. Non-Derogable Rights D. Derogable Rights E. Hak Politik

36. Peran utama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam sistem legislasi nasional adalah...

A. Mengajukan dan membahas RUU bersama DPR dan Presiden. B. Mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, dan pembentukan daerah. C. Memberikan pertimbangan kepada Presiden terkait perjanjian internasional. D. Menguji undang-undang terhadap UUD. E. Memilih Presiden dan Wakil Presiden.

37. Dalam sejarah penyusunan UUD 1945, terjadi perubahan krusial pada Piagam Jakarta atas usulan dari perwakilan Indonesia Timur yang keberatan dengan tujuh kata pada sila pertama. Tujuh kata tersebut adalah...

A. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. B. Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya. C. Persatuan Indonesia dengan Kerakyatan. D. Dengan Sifat Keadilan dan Kebijaksanaan. E. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

38. Sila Persatuan Indonesia menghendaki sikap yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Tindakan yang paling bertentangan dengan Sila Ketiga adalah...

A. Mematuhi kebijakan pemerintah meskipun tidak sepenuhnya setuju. B. Membangun kerjasama yang kuat antar suku dalam sebuah organisasi. C. Melakukan aksi demonstrasi yang berujung pada perusakan fasilitas umum. D. Menggunakan produk dalam negeri untuk mendukung ekonomi lokal. E. Aktif dalam kegiatan kemanusiaan lintas agama.

39. Menurut UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kewenangan ini menunjukkan peran Presiden sebagai...

A. Kepala Pemerintahan B. Kepala Kabinet C. Panglima Tertinggi D. Ketua MPR E. Kepala Perundangan

40. Seorang ASN di daerah sering memberikan informasi yang salah kepada masyarakat mengenai prosedur perizinan dengan tujuan agar pemohon kembali lagi di lain waktu. Tindakan ini melanggar prinsip...

A. Jejaring Kerja B. Anti-Radikalisme C. Pelayanan Publik dan Integritas D. Netralitas Politik E. Bela Negara

41. Dalam era globalisasi, ancaman terhadap Bahasa Negara (Bahasa Indonesia) adalah masuknya bahasa asing secara masif. Upaya Bela Negara di bidang kebahasaan yang dapat dilakukan ASN adalah...

A. Mewajibkan penggunaan Bahasa Inggris dalam surat dinas untuk menunjukkan modernitas. B. Aktif menggunakan dan mempromosikan penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam komunikasi resmi. C. Melarang total penggunaan bahasa asing di seluruh wilayah Indonesia. D. Mengganti semua istilah Bahasa Indonesia dengan padanan Bahasa Inggris agar terlihat profesional. E. Mengutamakan bahasa daerah daripada Bahasa Indonesia dalam setiap pertemuan.

42. Doktrin Wawasan Nusantara memiliki tujuan untuk menjamin persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Aspek sosial dalam Wawasan Nusantara meliputi...

A. Geografi, demografi, dan kekayaan alam. B. Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan (Ipoleksosbudhankam). C. Laut teritorial, ZEE, dan Landas Kontinen. D. Flora dan fauna di seluruh kepulauan Indonesia. E. Musyawarah mufakat dan kekeluargaan.

43. Peristiwa Rengasdengklok memiliki makna penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia karena...

A. Merupakan tempat perumusan naskah Proklamasi Kemerdekaan. B. Menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara golongan muda dan golongan tua mengenai waktu pelaksanaan Proklamasi. C. Merupakan tempat dibentuknya BPUPKI dan PPKI. D. Terjadi pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. E. Merupakan lokasi dikibarkannya bendera Merah Putih pertama kali.

44. Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menuntut adanya pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia. Nilai ini sangat relevan dengan komitmen negara untuk...

A. Menjaga stabilitas politik dengan membatasi kebebasan berpendapat. B. Mengutamakan pembangunan infrastruktur di atas pembangunan sumber daya manusia. C. Melindungi hak asasi setiap warga negara dari segala bentuk perlakuan diskriminatif dan penindasan. D. Memperbolehkan hukuman mati tanpa melalui proses peradilan yang adil. E. Memberikan amnesti kepada semua narapidana tanpa syarat.

45. Menurut TAP MPR Nomor VI/MPR/2001, etika politik dan pemerintahan menuntut ASN untuk mewujudkan pemerintahan yang...

A. Penuh dengan otoritas dan kekuasaan absolut. B. Efektif, bersih, transparan, dan bertanggung jawab (akuntabel). C. Hanya mengutamakan kepentingan kelompok mayoritas. D. Hanya berfokus pada pembangunan ekonomi dan mengabaikan sosial. E. Berlandaskan pada sistem komando terpusat.

46. Kolusi adalah salah satu bentuk KKN yang harus dihindari oleh ASN. Kolusi terjadi ketika...

A. Seorang ASN menerima hadiah dari rekanan kerja setelah proyek selesai. B. Seorang ASN meloloskan kerabatnya dalam proses tender. C. Terjadi permufakatan atau kerja sama melawan hukum antar penyelenggara negara atau dengan pihak lain yang merugikan negara. D. Seorang ASN menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. E. Seorang ASN memanipulasi laporan keuangan untuk mendapatkan fee pribadi.

47. Lembaga negara yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah...

A. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) B. Mahkamah Agung (MA) C. Mahkamah Konstitusi (MK) D. Komisi Yudisial (KY) E. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

48. Konsepsi Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi (Ipoleksosbudhankam). Ketahanan Nasional dibutuhkan untuk...

A. Memperkuat militer Indonesia agar mampu berperang dengan negara tetangga. B. Menghapus semua ideologi asing yang masuk ke wilayah NKRI. C. Menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman dan tantangan. D. Mencapai dominasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. E. Menghilangkan semua perbedaan suku dan agama di Indonesia.

49. Peta politik luar negeri Indonesia saat ini didukung oleh kemajuan teknologi dan globalisasi. Keterlibatan aktif Indonesia dalam forum G20 dan PBB merupakan perwujudan dari prinsip bebas aktif di bidang...

A. Ekonomi dan Sosial Budaya B. Politik dan Diplomasi C. Pertahanan dan Keamanan D. Pendidikan dan Kesehatan E. Keagamaan dan Adat Istiadat

50. Hak dan kewajiban warga negara dalam UUD 1945 diatur dalam bab yang terpisah dari hak dan kewajiban pemerintahan. Hal ini menunjukkan prinsip...

A. Kedaulatan Militer B. Supremasi Hukum dan Pemisahan Kekuasaan C. Otoritarianisme Negara D. Sentralisasi Pemerintahan E. Desentralisasi Kekuasaan

🔑 Kunci Jawaban Resmi

(Gunakan kunci ini untuk mencocokkan jawaban Anda secara manual jika terdapat masalah teknis pada penghitungan skor)

No.	Jawaban	No.	Jawaban	No.	Jawaban	No.	Jawaban	No.	Jawaban
1	B	11	C	21	E	31	A	41	B
2	C	12	C	22	D	32	A	42	B
3	C	13	B	23	B	33	B	43	B
4	B	14	B	24	D	34	D	44	C
5	C	15	C	25	C	35	C	45	B
6	C	16	B	26	B	36	B	46	C
7	B	17	C	27	C	37	B	47	C
8	C	18	B	28	C	38	C	48	C
9	D	19	D	29	C	39	C	49	B
10	C	20	B	30	C	40	C	50	B